Bahasa Menentukan Kejayaan Bangsa

BAHASA DAN SASTRA SUATU BANGSA MENENTUKAN KEJAYAAN NEGERI

Umi Lasminah

Salah satu Negara yang memiliki kekuasaan terbesar dalam hal bahasa adalah Negara Inggris Raya. Negeri ini tidak hanya pernah memiliki imperium dunia dengan kekuasaan politiknya, kekuasaan tersebut tetap dipertahankan melalui kekuasaan budaya, yaitu bahasa, dan tentu saja segala bentuk kekuasaan yang terejawantah dalam Ilmu Pengetahuan di seluruh dunia. Penguasaan tersebut tidak dapat terlahir begitu saja, Inggris adalah Negara yang paling menghargai para sastrawannya, para pujangga dan mereka yang memiliki kemampuan literatur (menulis novel, sajak-puisi, esai). Ilmu pengetahuan merupakan diwahanakan melalui berbagai karya sastra yang lahir dari tiap jamannya.

Bangsa lain yang menghargai bahasanya adalah bangsa yang berpotensi besar dan jaya. Contohnya adalah Cina, India dan Jepang.  Di Jepang bahkan ada pelajaran sejarah bahasa Jepang. Tentu saja ini terkait dengan bermetamorfosanya bahasa Jepang dari bahasa dan huruf induknya yaitu Cina. Akan tetapi berbeda dengan Inggris yang bahasanya berdaya ekspansi kuat (karena kekuatan kolonialisme yang membawanya) dan lebih mudah dipahami serta menggunakan huruf latin, bukan huruf tersendiri.

Beberapa hari lalu saya menonton film The Edge of Love tentang kisah pujangga Inggris masa Perang Dunia Kedua, Dylan Thomas. Film ini seperti biasa diproduksi oleh BBC, Lembaga Penyiaran Publik Inggris yang tidak hanya membuat film yang diadaptasi dari karya-karya sastra novel maupun puisi, juga membuat biografi pujangga maupun penulis Inggris. Bahkan BBC juga memproduksi novel yang dibacakan. Bisa dibilang BBC menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik dengan menggali potensi yang ada, didukung oleh kultur pemerintahan/kerajaan yang menghargai karya sastra. Sehingga dalam konteks Lembaga Penyiaran Publik yang tidak memiliki iklan komersial dalam tayangan siaran beritanya, produksi film-film BBC baik feature dan documenter yang lumayan banyak dapat member pemasukan tersendiri.

Nilainya—–ngan memenjadi bagian dari produksi,

Kembali ke film The Edge of Love yang menampilkan gambaran hidup Dylan Thomas, kita dapat mengambil nilai bahwa dalam hal memenangkan perang seorang pujangga dapat berperan mengagitasi dan propaganda dan disiarkan melalui radio. Indonesia mungkin punya Chairul Anwar yang puisinya juga member kekuatan dan mewarnai makna revolusi Kemerdekaan, tapi apakah cuma sampai di situ saja, bagaimana realitas kesaharian anak-anak sekolah Indonesia apakah mereka mengetahui bila tidak hapal, atau tidak karya pujangga ternama Indonesia apakah puisinya atau novelnya. Bila negaraInggris memang secara ‘resmi’ memberikan ruang dan dukungan atas para pujangga sastrawan berbahasa English, Amerika Serikat sebagai negara yang secara sejarahnya terkait dengan Kerajaan Inggris Raya ternyata juga memperlakukan hampir sama dengan Inggris, bahkan bisa dibilang lebih. Bila Inggris dengan BBC-nya maka Amerika Serikat dengan PBS dan perusahaan feature film-nya. Perusahaan film Amerika Serikat ini yang tak hanya secara politik membantu secara tidak sadar propaganda kultur dan ideologi liberal Amerika Serikat kepada bangsa dan rakyat Amerika, tetapi juga pada masyarakat Dunia. Kita lihat saja, bagaimana Amerika Serikat sastarawan dan pujangga-nya juga mempunyai ruang yang luas dihati para intelektual Amerika Serikat, para pembuat film serta memperkenalkan sejarah dan sastra Amerika Serikat kepada anak-anak sekolah. Film film seperti Dead Poets Society, Gond With the Wind, Scarlett Letter , Little Women Hemingway, atau film. Indonesia sempat juga membuat film-film feature dari karya-karya sastra klasik seperti Salah Asuhan,

Tentunya hal tersebut kembali kepada pola pikir dan budaya serta sosialisasi di Indonesia mengenai berbagai profesi dan pekerjaan. Pola pikir bangsa Indonesia umumnya masih sulit untuk menjangkau makna bahwa profesi sebagai sastrawan, arkeolog atau sejarawah memiliki manfaat. Terutama dalam konteks globalisasi sekarang ini, yang paling dipentingkan atau diangap bagus sebagai profesi adalah yang terkait dengan ekonomi. Mungkin pula dengan UU Badan Hukum Pendidikan fakultas-fakultas dengan ilmu pengetahuan yang tidak bersifat pragmatis ekonomis seperti Ilmu Budaya, Ilmu Bahasa ataupun Ilmu Humaniora  ditutup, jika hal ini benar-benar terjadi bisa dipastikan Indonesia sebagaimana yang disumpahkan para Pemuda Indonesia Oktober 1928 akan lambat laun sirna, mengapa.

Ilmu Budaya mungkin bisa termasuk di dalamnya Antropologi yang khusus membahas budaya Indonesia akan kehilangan jejak-jejak budaya masyarakat Indonesia, terutama budaya masyarakat Indonesia pada masa Abad sebelum masuknya Islam. Mengapa?

umur Indonesia

Indonesia, sampai kapan..semoga panjang umurnya.

umi lasminah

Saya tidak tahu berapa tahun visi Amerika Serikat (selanjutnya saya sebut AS) tentang  berapa lama usia atas berdirinya NKRI. Berapa lama Indonesia dibolehkan AS menjadi negara yang paling tidak dikelola dan diatur sendiri oleh paling tidak mayoritas Warga Negara-nya sendiri?

Negara sebesar Indonesia berharap Umur panjang, siapa yang bisa menjamin? Uni Soviet bubar, Yugoslavia bubar, Burma jadi Myanmar, Coba baca buku-buku Akademisi sejarah barat, rata-rata meragukan Indonesia sebagai Nation’s State akan panjang usianya, lihat dari Judul-judulnya saja: Indonesia Unlikely Nation

Mengapa saya tanyakan ini, apa hubungannya. Saya tidak bisa memastikan hubungannya, akan tetapi sampai detik ini Amerika Serikat adalah God Father bagi negara-negara di dunia, terutama negara ya sudah mengikuti atau masuk dalam desain demokrasi versi AS. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) benar-benar memasuki demokrasi versi AS sejak UUD 1945 di amandemen sebanyak 4 kali pada periode 1999-2004.  Sejak Indonesia menggunakan UUD 1945 versi amandemen,sejak itulah bangunan NKRI memiliki dan mengganti fondasinya kepada segala bentuk politik,ekonomi,sosial dan budaya yang mirip bila tdk menyerupai AS. Kemiripan tersebut dapat dilihat dari politik: Ekonom Fondasinya ada segala bentuk peraturan dan institusi.

Kita bisa lihat bagaimana Amerika Serikat membentuk dan mengembangkan demokrasi di negara-negara bekas Uni Soviet. Lembaga Funding mempunyai dana dan program yang luar biasa besar untuk membentuk demokrasi versi Amerika Serikat di negara-negara seperti Bosnia, Croasia, Ceko dan Slovak, Kosovo dan negara2 Balkan. Bahkan Afganistan dan Irak tentunya tak lepas dari campur tangan negara Penguasa Dunia ini.

Di Indonesia segala UU yang dilahirkan di DPR adalah pesanan Amerika Serikat, terutama yang terkait dengan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, akses pihak luar atas Indonesia melalui berbagai UU: UU Kewarganegaraan, UU Bea Cukai dan sebagainya.

Dan sekarang dengan adanya pernyataan Presidan UUD 1945 tidak sakral dan Demokrasi juga DAPAT DIUBAH—maka Bisa Jadi PANCASILA, atau landasan Kebangsaan dan Kenegaraan Indonesia dapat diubah pula, mungkin seperti Malaysia ekonomi Liberal dan Islam.

Bukankah arah dan tanda-tanda itu sudah ada Sejak Amandemen UU1945 yang dimotori dan didukung penuh oleh Amerika Serikat. Dan sekarang PRESIDEN SBYL MENYATAKAN BENTUK DEMOKRASI BISA DIUBAH dan  BAHWA UUD 1945 tidak Sakral. (berita Kompas di bawah)

Kenapa bangsa Indonesia tidak mencontoh Venezuela yang mengamandemen sendiri UUD1945 sesuai kehendaknya, Karena INDONESIA TIDAK BISA SEPERTI VENEZUELA yang bisa melepaskan dari cengkraman pengaruh Amerika Serikat, karena rakyat Indonesia tidak lagi punya keberanian yang ditunjukkan saat mengusir penjajah Belanda dengan bamboo runcing, karena rakyat Indonesia sudah numb-beku rasa militansinya atas apa yang terjadi, dan karena rakyat Indonesia terutama yang kelas bawah sudah tidak dapat berbuat apa-apa karena rakyat kelas menengah TIDAK ADA yang membimbing mereka mensuport mereka dalam gerakan MELAWAN KETIDAK ADILAN (seperti Tahun 1997-1998). Sedangkan rakyat Indonesia pada pertempuran melawan Belanda merebut kemerdekaan semua golongan masyarkat dari kelas menengah, bawah dan atas ikut bersumbangsih. Sedangkan sejak jaman Soeharto 1967 hingga jaman kini, kelas menengah Indonesia terpisah dari gerakan rakyat, gerakan perubahan sosial.   Tentu saja bagi kelas menengah Indonesia cenderung pula tak akan peduli demokrasi Indonesia seperti apa, Negara ini berbentuk apa, asalkan mereka dapat hidup dan menikmati hidup di Indonesia.

Trisakti Soekarno Berdikari di bidang Ekonomi (nyatanya kita hutang banyak), Berdaulat di Bidang Politik (nyatanya Indonesia Amandemen UUD1945 dsponsori Amerika Serikat) dan Berkepribadian Kebudayaan Indonesa. Ketiga kondisi social politik dan budaya  tidak terwujud bahkan tak satupun terlaksana, sehingga Indonesia dihina secara politik, ekonomi diintervensi dan dianeksasi, dan budayanya di ambil negeri asing bahkan tidak dikenali oleh banyak anak muda sekarang.

Niat atau pun Rencana SBY mungkin saja sudah dibicarakan dengan DPD yang antara lain dengan bertemu DPD (Ginanjar) untuk mengubah system demokrasi Indonesa, seperti AS menjadi demokrasi dua kamar. Bukankah ini peluang untuk otonomi seluas-luasnya dan menjadi Negara federal. Kalau begitu sudah semakin luaslah AS mengambil peluang dan akses masuk menguras kekayaan Indonesia…

Bisa Jadi nantinya Indonesia NKRI berganti, menjadi:

1. Demokrasi Liberal seperti AS dengan Negara Federal,  dibentuklah juga sistem pemerintah Federal. Contohnya Aceh sudah akan  membolehkan luar negeri masuk dan visa masuk ke Aceh langsung (visa on arrival).

2. Perubahan UUD 1945 tidak melalui referendum tidak melalui pertanyaan

kepada Rakyat Indonesia seluruhnya, sehingga MPR-DPR yang sekarang dikuasai

oleh Partai Demokrat bisa saja mengganti 1. Kekuasaan Pemerintahan (bisa bertambah otoriter atau sangat liberal), Kekuasaan Negara (bisa bertambah kuat atau lemah) 2. Wilayah Negara (bisa disewakan oleh pihak asing) 3. penduduknya akan semakin tersisih dan tersingkir di negerinya sendiri apalagi dengan FTA Pasar Bebas ASEAN 2010.

3. Budaya Indonesia dan segala kekayaan suku-suku di seluruh penjurunya akan hilang di garis keturunan pencipta budaya tersebut,  Soekarno dengan TRISAKTI-nya.

Atau negara-negara federal tersebut memerdekakan diri menjadi Negara-negara seperti jaman Republik Indonesia Serikat, toh, pada dasarnya apabila MPR bisa mengubahnya tak ada yang bisa menghalanginya dan MPR sekarang lebih banyak dikuasai oleh orang-orang yang hatinya bukan berbendera merah putih.

====00io0

Presiden: Bentuk Demokrasi dan UUD 1945 Bisa Diubah

Senin, 31 Agustus 2009 | 03:53 WIB

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara mengemukakan, bentuk demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 bukan kitab suci agama sehingga bisa diubah. Perubahan dimungkinkan untuk menjawab tantangan dan permasalahan bangsa.

”Kita tidak tahu 25-50 tahun lagi barangkali generasi mendatang akan memperbarui bentuk demokrasi yang dianggap paling tepat untuk menjawab tantangan zaman. Karena itu, tidak perlu ada sakralisasi bentuk-bentuk demokrasi, termasuk UUD 1945 karena bukan kitab suci agama,” ujar Presiden di kediaman dinas Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita di Jakarta, Minggu (30/8).

Presiden mengemukakan, Indonesia sebagai negara yang relatif muda akan selalu menghadapi pasang surut dalam mencari bentuk demokrasi terbaik. Empat kali perubahan UUD 1945 yang terus-menerus diwacanakan DPD dinilainya segaris dengan upaya itu.

Presiden menyebutkan, bentuk demokrasi Indonesia berubah dari demokrasi parlementer, terpimpin, semi-otoritarian sebelum reformasi. Saat ini dianut bentuk demokrasi multipartai dengan sistem kabinet presidensial.

”Apabila setelah sekian tahun bangsa ini menghendaki perubahan, itu dimungkinkan. Dengan catatan, perubahan itu bukan tujuan, tetapi jawaban atas berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi,” ujarnya.

Menurut Presiden, jika kemungkinan itu dipahami, politik menjadi tenteram, demokrasi membawa manfaat, dan tidak ada konflik tajam yang mengancam bangsa, termasuk upaya untuk membangun dirinya.

Presiden mengemukakan, 10 tahun reformasi belum cukup untuk mendapatkan bentuk ideal. Sampai 5-10 tahun mendatang, reformasi gelombang kedua berikut transformasi dan pembangunan ekonomi pascakrisis akan diteruskan.

”Teman-teman di DPD jangan takut tidak kebagian tugas, tidak kebagian pekerjaan. Masih banyak dan tidak akan ada habis-habisnya,” ujarnya.

Yudhoyono mengajak DPD bermitra juga untuk periode 2009-2014. Kelemahan dan kelebihan jika disatukan dapat dijadikan modal mengatasi tantangan lima tahun mendatang yang tidak semakin ringan.

Meskipun bermitra, Presiden minta fungsi kontrol DPD dijalankan. ”Kalau kekuasaan itu absolut maka mengganggu check and balances dan bisa salah. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely,” ujarnya.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak hadir di kediaman Ginandjar. Dalam berbagai kegiatan buka puasa bersama, kini wapres terpilih Boediono justru yang kerap mendampingi Yudhoyono. (INU)

Menolak Wacana Utama yang Bias

Menolak Wacana Utama yang Bias Kemanusiaan

oleh Umi Lasmina

Menolak wacana utama yang didengungkan, disebarluasakan media massa dengan mengacu pada:
> Usia atau umur seseorang terkait dengan kepemimpinan, atau jabatan publik. Wacana ini bisa mengkerdilkan kemanusiaan dengan dilihat dari sekedar sekedar umur seseorang, dan bukan pada substansi manusia: karya, pengabdian, kebajikan dan kebijakasanaan serta pengalaman.
> Menolak wacana dikuasai oleh nilai-nilai atau kepemimpinan seseorang dibatasi oleh jenis kelamin. Wacana yang masih memperdebatkan layak tidak layaknya perempuan menjadi pemimpin merupakan cerminan dari pemikiran sempit patriarki, pemikiran yang mengkerdilkan manusia sebatas pada jenis kelamin/
> Menolak wacana utama berbasis SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan)yang mengedepankan suku tertentu untuk mengecilkan/menutup peluang atau kesempatannya seseorang dari suku tertentu untuk menjadi pemimpin. Bila hal ini terjadi tidak hanya melegitimasi dan menyuburkan hegemoni nilai dan suku tertentu tetapi melanggar HAM dari seseorang yang divine ‘terlahir’ dari suku tertentu.
> Menolak wacana utama yang bias dan menutup peluang kesempatan para penyandang cacat untuk berbakti dan mengabdi pada negara, dengan menjadi pemimpin atau pejabat publik atau jabatan yang dikategorikan mampu dilakukan oleh orang dengan diffabel(cacat dan memiliki kemampuan tertentu)
> Menolak wacana utama mengarahkan masyaraskat untuk menjadi bias bagi kalangan agama tertentu berkesempatan menjadi pejabat publik atau pemimpin, karena hal ini tidak hanya mencerminkan kekerdilan bangsa INDONESIA yang sudah memiliki SUMPAH PEMUDA 1928,Proklamasi 17 Agustus tetapi juga melanggar HAM dan melukai hal paling prinsip dari kehidupan manusia yaitu hubungan dengan Tuhan (hablum minalloh) yang menjadi dasar kemanusiaanya.

Untuk hal-hal tersebut Indonesia telah memiliki UUD 1945 yang menjamin semua warganya WNI untuk menikmati hidup, berkarya dan mengabdi, disamping Indonesia juga sudah meratifikasi CEDAW (Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan), Ratifikasi HAM,ECOSOC, juga bagi penyandang Cacat.

Maka mari bersatu Tegakkan Nilai Kemanusiaan untuk Tegaknya INDONESIA.
Agustus 7,2009

Perempuan Dimana Saat Pilpres 2009

Perempuan Dimana saat Pilpres?

Oleh Umi Lasmina

Perempuan Indonesia kembali mengalami kekalahan dalam melawan patriarki. Patriarki sebagai salah satu definisi dimana landasan utama terjadinya dominasi kekuasaan oleh laki-laki adalah karena si ‘memperoleh kuasa tersebut’ berjenis kelamin laki-laki.

Terjadinya perlawanan terhadap patriarki yang terus menerus di Indonesia sejak jaman Kartini diawal abad ke 19, dan kemenangan besar adalah saat Ibu Megawati menjadi presiden 2003 (pada konteks politik saat itu, tidak hanya Megawati berhak, karena partainya adalah pemenang Pemilu), akan tetapi karena kuasa wacana patriarki membuat Megawati harus menerima menjadi Wakil Presiden (dengan dipilih oleh MPR). Tentunya  akan merupakan kemenangan terbesar bila 1999 Megawati jadi presiden, namun sekali lagi, penguasa riil politik nasional saat itu tidak pada partai terbesar, rakyat pemilih, maupun rakyat Indonesia sendiri. Selalu ada pihak asing yang bermain secara invisible voice, suatu kondisi yang terdesain Pihak tertentu dalam wacana utama, yang dikendalikan secara tidak langsung melalui media massa (utamanya elektronik dan surat kabar).

Akan tetapi patriarki pada Pemilu 1999, yang berbungkus kuasa mengatasnamakan interpretasi religi,menumbangkan peluang menjadi presiden 1999.

Bila Megawati pun kemudian menjadi presiden 2003, maka hal tersebut terjadi pula sebagai bagian kuasa patriarki dalam realitas politik, di mana para laki-laki penguasa wacana dapat mereinterpretasi ulang atau menjungkirbalikan apa saja yang dianggap dapat menguntungkan  kelompoknya dan melemahkan lawan dan saingan.

Kuasa Patriarki Dunia dan Indonesia

Dunia internasional adalah dunia patriarki. Dunia internasional yang patriarki diantaranya terejawantah dalamsupremasi wacana dan praktik kekuasaan kulit putih, “white supremacy is unnamed political system that has made the modern world what it is today” (The Racial Contract, Charles W.Mills).  Hubungan antar Negara Kecil/Miskin ‘dunia ketiga’ (bisa dianalogikan sebagai perempuan) dan Negara Industri/Negri kulit putih adalah laki-laki. Bisa dibilang bapak, the father, patriarch dunia adalah Amerika Serikat (USA). Apabila akan melakukan sesuatu harus sesuai dengan Keinginan father, bapak, yaitu Amerika Serikat. Terutama sekali Negara-negara yang sudah menyatakan tunduk pada Amerika Serikat. Indonesia adalah salah satu Negara yang ‘tunduk’ pada USA sejak tahun 1967  (Soeharto).

Pada priode Soeharto inilah desain pemerintahan adalah pesanan Amerika Serikat, utamanya desain ekonomi dan politik. Ekonomi, tidak ada kemandirian ekonomi. Soeharto melakukan kebijakan ekonomi dan politiknya setelah melalui restu Amerika Serikat, bila ekonomi Indonesia dirumuskan pembagian kue (kekayaan alam Indonesia Indonesia) di Swiss tahun 1967 (New Ruler of The World (John Pilger’s film documentary), THE SECRET HISTORY OF THE AMERICAN EMPIRE Economic Hitmen, Jackals, and the truth about Global Coruuption), sedangkan kebijakan politik Indonesia didesain dan dirumuskan melalui kerja-kerja intelejen dengan konsultasi dari CSIS.

Lalu ketika Soeharto dianggap sudah saatnya mundur, karena kekuasaanya yang panjang, dan tugasnya menghancurkan PKI sudah rampung, maka diluncurkan gerakan HAM. Model desain Amerika Serikat dalam mengorbitkan Soeharto adalah antara lain melalui pelanggaran HAM demi stabilitas politik 1966 (melalui pembantaian 1 juta lebih orang Indonesia yang dianggap komunis) dan pengucilan keluarga serta anak keturunan orang-orang yang dianggap komunis, maka cara paling mudah untuk menurunkan Soeharto adalah juga dengan menggunakan target pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto melalui jalur Isu HAM: kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, Pengadilan pelanggaran HAM dan kebebasan politik (yang ditiadakan oleh Soeharto, dan diijinkan sementara oleh USA sampai Indonesia siap masuk pasar bebas), Indonesia masuk pasar Bebas 1994 dengan UU No.10 tahun 1994 tentang WTO. Kesiapan Indonesia masuk pasar bebas dapat diartikan, anasir-anasir kekuatan politik komunis dan sosialis sudah teredam dan hanya merupakan wacana semata.

Pada titik Indonesia dianggap siap memasuki pasar bebas, tentunya kaum perempuan Indonesia juga dianggap sudah terliberalisasi, dalam arti sudah mengikuti masuk kerangka Women’s Lib (women liberation) feminisme yang mendominasi Amerika Serikat, dimana feminis liberal adalah penguasa wacana dan dipraktikan dalam kehidupan perempuan Amerika Serikat. Di sinilah patriarchal dunia menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi nilai-nilai budaya diberbagai Negara demi tujuan tersembunyi. Pada bagian ini, patriarchal mencerminkan muka dua, ada yang dipentingkan dari suatu peristiwa ini. Ada suatu desain tak terasa terjadi dengan dorongan tertentu yang sesungguhnya telah menjadi sebuah desain besar kerangka Kekuasaan, tetap kekuasaan patriarki.

Identifikasi Jenis Kelamin sebagai Tanda Perlawanan terhadap Patriarki

Identifikasi diri sebagai bagian dari keberpihakan, keikutsertaan, solidaritas kesamaan nasib, dan persamaan penderitaan merupakan suatu cara yang memotivikasi seseorang turut dalam perjuangan kolektif. Identitas jenis kelamin adalah hal yang paling dasar dan paling hakiki dari perjuangan perempuan melawan ketertindasannya.

Mengenai hal ini, Catherine Mac Kinnon menyebutkan “sepanjang di dunia masih ada ketidaksetaraan seksual (sexual inequality) maka penindasan terhadap perempuan akan terus berlangsung”.

Pada saat pilpres, pada diri mayoritas perempuan Indonesia seks/jenis kelamin sebagai identitas kaum tertindas belum menjadi bagian dari perlawanan. Identitas yang jika mau dpersamakan dengn identitas kelas Marx, (ekonomi) kelas tertindas adalah mereka yang tidak berpunya (tdiak punya alat produksi dan modal), sedangkan dalam Patriakri teori/praktik kelas tertindas adalah kaum yang punya jenis kelamin perempuan.(Hampir semua feminis mengakui ini secara teori&praktis, tapi pendekatan perlawan trhadap patriarki yang sangat beragam, sehingga sering dinyatakan tidak ada satu feminisme tapi banyak feminisme).

Keberagaman bentuk feminisme ini disebabkan keberagaman kultur hidup manusia, yang tdk bisa dilepaskan dari pengaruh tempat/geografi manusia (perempuan laki-laki tinggal),demografi komposisi dan bentuk

Perempuan dan PILPRES 2009

Patriarki dalam arti dominasi kekuasaan bila dikuantifikasikan pada saat pilpres, bahwa hanya satu kandidat perempuan capres dan cawapres dari 6 orang kandidat, bearti 84,4% pilpres 2009 adalah patriarki.  Lalu bila dikaji secara singkat wacana pilpres 2009, di mana televisi dan media cetak tak pernah mengangkat isu perempuan sebagai bagian dari kondisi riil dan kebijakan yang lahir 2004-2009 untuk menakar kemajuan perempuan tak lain adalah bagian dari agenda patriarki menutup wacana perempuan dan mengunci ruang keterbukaan tentang fakta ketertindasan perempuan.

Hampir semua media massa sama sekali tidak mengkaitkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap perempuan yang lahir 2004-2009 dan baik yang positif maupun negatif, tidak penting, mungkin itulah kata kunci didalam pikiran pemilik modal dan pembuat kebijakan media massa sehingga tak satu wacana kongkrit seputar kebijakan tentang dan bagi perempuan diurai dan diwacanakan. Tak ada flashback tentang UU Pornografi, tak ada flashback tentang Perda-perda diskriminatif terhadap perempuan, tak ada flashback tentang lahirnya kebijakan kenaikan BBM dan dampaknya bagi perempuan, tak ada flashback tentang UU Pendidikan, tak ada flashback tentang pelanggaran HAM terhadap pemeluk agama dan pengamal ajaran tertentu. Tak ada, nihil, semua media massa terbeli patriarki. Hanya Kompas yang termasuk mau menuliskan tentang penderitaan buruh migrant perempuan Indonesia di luar negeri, dan mengulas sedikit tentang MOU Pemerintah Indonesia dengan Malaysia yang tidak menguntungkan buruh migrant. Media televisi justru mengumandangkan lagu tentang Manohara, menjadikannya sinetron, atau bahkan terus menerus mengupas penderitaan Situ Gintung.

Lalu saat terror Bom menghantam lambang kedidjayaan Amerika Serikat, maka semua media massa terus menerus menuliskan, bahkan berusaha mencari masalah hingga ke ‘akar-akar’-nya dalam perspektif patriarki, kekuasaan versus kekuasaan. Tak ada satu pun media massayang memberitakan atau membuat fitur hingga ke akar-akarnya  ketika seorang anak kecil tersiram air panas dari gerobak bakso yang terjadi saat penggusuran, atau rombongan keluarga di desa Siring, di Porong Sidoarjo yang hidup dalam ketakutan karena ancaman lumpur.

INDONESIA PRESIDENTIAL ELECTION 2009 THE MOST UNDEMOCRATIC ELECTION IN REFORMATION ERA

INDONESIA PRESIDENTIAL ELECTION 2009 THE MOST UNDEMO and Unfair CRATIC ELECTION IN REFORMATION ERA

Since 1999 Indonesia had held first democratic election which multiparties join the legislative election. There were 46 parties joined the election. As the first election after Soeharto’s era, the election that had been monitored by more than 500 foreign observers, it was the successes election. Only small amount of violation and mostly Indonesia citizen had the right to exercise its human right to vote. But due to a very new democratic election , of whom the highest person of political leaders were not from military background, its democratic process turn out to have been had small wrong path. Even Indonesian Democratic Party of Struggle had been winning of 33% of votes and gain 150 seats in Parliament, the leader of the Party, Megawati Soekarnoputri could not be a president right away. It was still  decision that had in the arm of People’s Assembly (the State Highest Body of People’s Representatives legacy of ConstituTHROUGH VOTED. Indonesia seem to not practiced its Fourth Principle of Pancasila (FIVE PRINCIPLE).

Indonesia, with the Pancasila have FIVE Principles of 1. Belief in the one and only God (Ketuhanan yang Maha Esa)2. Just and civilized humanity (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)3. The unity of Indonesia (Persatuan Indonesia) 4. Democracy guided by the inner wisdom in the unanimity arising out of deliberations amongst representatives (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan)5. Social justice for the whole of the people of Indonesia (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). And for almost Indonesia’s state decision in Assembly, mostly in Soeharto’s era cause of President’s order, the Assembly exercise Fourth Principle.

And the vote decided to chose who was the President Elected and it  done by People’s Assembly were Gus Dur (from Partai Kebangkitan Bangsa/NationRising Party) and Megawati Soekarnopoetri (Indonesia Democratic Party of Struggle) as vice president.

For the first time Indonesia coudl chose their leader, yet their leader to be was not whom they preferred. And because  Indonesia citizens was people of humble and peace, and full of hospitality, they mostly accepted it. Unless it was provoked by or lead by a high influential person. And because of Soeharto iron fist, there are almost none of Indonesia person that can have charisma and influential to all people, but to most, Megawati Soekarnoputri was and still influntial to people, and her party gain most votes. But then again, it was the Media had its role as Real Player—the Fourth Power in The Indonesian State. And too outside power of The Super Power.

In 2004, Megawati was still President of Republic Indonesia, and because of international pressure (USA mostly) driven by and through Non Governmental Organization claimed as Civil Society Organization which funded mostly by Foreign Agency , the Indonesia government then held First Direct Election to President.  One of the prominent organization was/still is CETRO (central for electoral reform), I was joined this organization for 6 months before the election, for they have this women’s election program. Media frenzy about election mostly to gather information about how the election was conducted. And as always before the election even came to started, and those information mostly gather from CETRO. Within this condition not only CETRO had the credibility to influence public opinion through media, as organization CETRO too have tight relation with the Election Commission.  Their opinion was matter.

Somewhere along the way, where not many people seek, the Coordinator Minister of Security and Politics who was military person, Susilo Bambang Yudhoyono was treated as trusted minister by Megawati Soekarnopoetri. And yet, he was a military man with ambition. With the support from media, he created himself as ‘the oppressed’ while he was never oppressed at all. Megawati was oppressed by Soeharto during a New Order regime in the 1966s, he banned her to chose her political activity as a student in university, and because of that Megawati never finished her University Year.

And Megawati Soekarnoputri is A Statesman (Statewoman), A person who put their COUNTRY FIRST. She is always be a person who obey the contitution. Even when She was a president, she follow the rule, as it said RULE BY THE BOOK. She was in Power in 2004, and yet She was with dignity stay firmed  to let National Election Commission did their job without Intervention. And due to other ‘INVISIBLE POWER’ intervention to  National Election  Commission KPU, the President was failed to win.

The indication of its intervention from The INVISIBLE POWER were one of members of KPU became Member became minister and the other member of KPU became Leader of The Elected President’s party Partai Demokrat SBY. And later on he became a spokesperson for President Incumbent SBY in presidential election 2009.

Pilpres 2009 terburuk sepanjang Sejarah, Rakyat haknya dikebiri

oleh Umi Lasminah

Hari ini penghitungan suara hasil Pilpres belum selesai, akan tetapi hasil quick count lembaga swasta telah merajalela dan menetapkan salah satu capres sebagai pemenangnya, dan capres tersebut adalah Incumbent, yang sedang berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, presiden yang sejak dirinya berkuasa sudah lebih dari lebih dari 290.000  jiwa rakyat Indonesia mati karena bencana baik yang KARENA CAMPUR TANGAN TUHAN maupun kelalaian manusia, dan sejak pemerintahanya tahun 2004-2007 sudah 108 gereja dirusak, dan tak kurang dari 20 masjid Ahmadiyah dibakar atau dirusak, juga tak kalah banyak pengrusakan atau penutupan rumah ibadat agama Non Muslim.

Di samping segala hal terkait terkait ketidak ditegakkannya Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila KeDua Kemanusiaan Yang Adil dan BERADAB serta silsa KeEmpat Kerakyatan yang DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYARAWATAN DAN PERWAKILAN, di antaranya: pasar-pasar rakyat/pasar tradisional banyak yang tutup, tak terurus, kesenian-kesenian rakyat dan tradisional hamper punah dengan serbuan kesenian asing/industry.

Tapi hari ini dan hari-hari kemarin yang menjadi Pemenang dalam Pilpres 2009 adalah MEDIA MASSA ELEKTRONIK dan Amerika Serikat , Negara adi daya. Tak Heran dalam WallStreet Journal tanggal langsung tanggal 13 Juli 2009, yang tidak hanya memuji SBY sebagai pemerintah yang jujur tapi dianggap pemerintah yang menjauh dari Soeharto. Meski dalam tajuk opini Asia, WallStreetJournal telah menganggap SBY menang…

Adalah suatu kekeliruan yang Luar Biasa besar bagi Demokrasi Indonesia manakala Kebohongan dan Pencitraan Presiden Yang Baik, dan sebagainya telah membuat Suatu Proses Demokrasi Berjalan tidak sebagaimana mestinya disebabkan oleh Penguasa yang Tidak Memiliki Niat Baik atas Demokrasi itu Sendiri. Pada arti ini, di manapun di seluruah dunia, DEMOKRASI dan Pelaksanaan PEMILU adalah tanggung jawab Kepala Negara, tanggung jawab Presiden selalu Kepala Pemerintahan, eh ketika ada masalah warganegara Indonesia yang tidak mendapat hak pilihnya padahal mereka ingin memilih KEPALA NEGARA ini SBY-Incumbent yang memerintah menyalahkan KPU, lalu KPU menyalahkan Menteri Dalam Negeri. Hingga masalahan pelanggaran Konstitusi kepada Rakyat yang tidak memperoleh Hak pilih lalu dibawa DPRRI dan diajukan sebagai Hak Angket (hak DPRRI melakukan Investigasi terhadap kebijakan Pemerintah) tetap saja Pemerintah tidak Bergeming. Rakyat tidak tahu menahu tentang hal ini, rakyat hanyalah penerima pasif segala Kebijakan Para Pengambil Keputusan Sang Penguasa.

Dan ketika hasil pengumumunan dari Quick Count (lembaga survey yang menyurvei hasil pemungutan suara di kurang dari 10% TPS yang ada di Indonesia memenangkan presiden INCUMBENT, rakyat  tidak bisa berbuat apa-apa. Karena rakyat adalah mahluk pasif, tidak punya senjata, tidak punya dana dan tidak punya kekuatan penggerak untuk melakukan perlawanan. Yang paling sulit, adalah rakyat tidak bisa protes atas hasil Quick Count—karena quick count ini adalah lembaga swasta yang mencari uang sendiri, mendanai sendiri bukan dana rakyat…..

Sebagai warga Negara Indonesia yang masuk kategori kelas menengah (lulus sarjana, melek internet, dan berpenghasilan tidak terlalu kurang) saya sangat sedih, karena bila Presiden dan Pemerintah sekarang terpilih lagi, maka akan terjadi pembiarkan kembali rakyat untuk menderita lagi, lima tahun ke depan. Lihat saja, akan lahirnya bencana-bencana, dan akan kembali lagi suatu kaum yang merasa diri paling benar menghina dan menghancurkan kaum lain. Di masa depan ini, sangat mungkin Presiden Indonesia adalah presiden untuk satu kaum golongan agama tertentu, dan Negara Indonesia yang merdeka didirikan untuk semua kaum, semua golongan, suku, agama dan ras akan lambat-laut menjadi rapuh, dan Ke-Indonesiaan kita akan menjadi KeIndonesiaan yang bukan lagi berdasarkan apa yang dicita-citakan pendiri bangsa—yaitu sesuai Proklamasi dan Pembukaan UU 1945, dan bukan UUD1945 versi Amandemen…..

Media Massa Adalah Mahluk Beragam Muka

Media Massa Adalah Mahluk Beragam Muka

oleh Umi Lasminah

Media massa terutama elektronik Televisi dan Radio telah menjadi Kekuatan Keempat Demokrasi, disamping trias politika: yudikatif, eksekutif, legislatif, media. Fungsi kekuatan keempat Media ini justru paling berbahaya, karena bukan dalam koridor ‘resmi dipilih’ oleh rakyat atau ditunjuk melalui struktur kekuasaan rakyat. Media adalah kekuatan demokrasi yang dapat dibangun dengan kapital lepas, sedangkan yang lainnya apakah legislatif, yudikatif ataupun eksekutif meskikpun dapat dipengaruhi atau dibangun dengan kekuatan kapital, tapi tidak dapat lepas dari rakyat atau pengawasan rakyat yang dibuat oleh Regulasi atau Undang-undang.
Kalaupun ada Undang-undang yang mengatur Media Massa, tetap saja ada bagian-bagian yang krusial yang sama sekali tidak bisa diatur yaitu, news story, atau apapun yang hendak dikabarkan adalah otoritas media tersebut–itu yang didengungkan sebagai kebebasan pers. Awalnya kebebasan pers itu memang maksudnya baik, ditujukannya adalah untuk kepentingan rakyat untuk dapat terberitakan tentang kegiatan umum dan kegiatan pemerintah, serta dapat secara terbuka mengkritik pemerintah. Akan tetapi pada kenyataan lanjutannya, media juga jadi tempat ruang hiburan, ruang bagi hal-hal yang tidak secara langsung memajukan demokrasi dan kerakyatan. Pada titik itulah, media elektronik melalui udara yang luar biasa luas jangkauannya, membawa pesan-pesan politik dan mendarat di televise dan menyebar dalam gambar bergerak serta kata-kata yang bermakna pesan tertentu bagi kepentingan politik tertentu.

Hari Gini, Imparsial?
Hari-hari bangsa Indonesia bebas berpolitik sudah datang kembali, sejak Soeharto jatuh tahun 1998. Akan tetapi bangsa mayoritas Indonesia yang sudah dilumpuhkan instink politiknya oleh Soeharto selama lebih dari 32 tahun, tetap lumpuh. Politik tidak pernah menjadi panglima. Politik dan ideologi tidak pernah memberi nafas dan gerak bagi segala bidang kehidupan, sikap dari masayarakat, politik yang berjalan di masayarakat lebih merupakan aliran mengikuti panglima politik pemerintah, yaitu Ekonomi. Sehingga para ibu, perempuan atau pelajar atau siapapun rakyat Indonesia cenderung berpolitik dalam artian mengambil keputusan yang telah didesain dan dipengaruhi secara hegemoni pola politik pemerintah, yaitu ‘masyarakt mengikuti’ pemerintah menentukan. Tak ada perlawanan yang dilandasi kesadaran politik perlawanan. Bila pun ada, scope-nya sangat kecil, itu pun lebih merupakan lanjutan riak-riak kebebasan politik yang pernah dimunculkan pada masa orde baru, yaitu melalui Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbentuk kelompok diskusi dan bukan organisasi massa berideologi aliran politik atau cita-cita politik sebagai mana pada masa kebebasan politik Orde Lama.
Politik kemudian dalam penguasaan dominan Pemerintah. Partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat pada umumnya, walaupun memiliki ruang berpolitik praktis dalam realitasnya tidak memiliki ruang seluas dan semassif pemerintah, pada konteks ini pemerintah menjalankan hegemonynya. Politik adalah domain pemerintah, dan tiga pilar-nya plus, Media Massa. Media massa sendiri adalah pilar kekuassan yang kuat akan tetapi yang paling bebas menjalankan kekuasaannya atau mengexercise/menjalankan pesan politik pemerintah atau mereka yang punya uang. Di sinilah pengkebirian politik rakyat dapat terjadi manakala rakayt yang bisa menjadi penyangga bahkan pelaksana demokrasi yang sesungguhnya terbius oleh

Segmen Pemilih Capres 2009

PASANGAN CAPRES DAN CAWAPRES PEMILU 2009

Orang Indonesia

Orang Indonesia

Oleh Umi Lasminah

Sebagai orang Indonesia, warga negara atau penduduk yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sebagai perempuan Indonesia, saya bangga dan senang, dengan tentunya banyak prihatin. Prihatin sebagai perempuan, di Indonesia sama halnya dengan di negara lain di dunia sekarang ini, perempuan masih terdiskriminasi, karena jenis kelaminnya.

Akan tetapi saya bangga, karena punya presiden Perempuan, Megawati Soekarnoputri. Ia mungkin salah satu dari perempuan pasca kemerdekaan yang pada masa Orde Baru mendapat perlakuan DITINDAS rezim TENTARA–Orde Baru, dukungan Amerika Serikat. Ada banyak perempuan yang juga ditindas, mereka adalah  istri atau kerabat para aktivis Komunis, ataupun bukan kerabat atau istri komunis, atau ormasnya. Megawati mengalami penindasan karena ia anak Soekarno.Dari semua pemimpin Partai Politik yang ada sekarang, yang jumlahnya lebih dari 40 partai hanya Megawati yang mengalami penindasan, penghianatan bertubi-tubi.

Apapun yang terjadi pada para pemimpin Indonesia, sebagai rakyat Indonesia saya sama halnya dengan rakyat Indonesia lainnya menjalani kehidupan apa adanya, cenderung menerima apapun kebijakan yang di’impose’ diterapkan pada kita ‘rakyat’-nya dengan persetujuan kita atau tidak.

Orang Indonesia sehari-harinya menjalani rutinitas yang sederhana, hampir sama. Bangun pagi, bagi perempuan tentu ditambahkan dengan membereskan rumah, memasak, menyiapkan makan, bersiap kerja, berangkat kerja dengan kendaraan umum dan siap berdesakan di bis (karena pagi-pagi jam masuk kantor pasti bis penuh sesak), lalu tiba di kantor atau pabrik bekerja sebagai bawahan dan bukan bos. Di tempat kerja makan siang biasanya orang Indonesia, khususnya yang tinggal di kota akan makan di warung yang ada di dekat kantor (dipinggir jalan), warung makan ini penjualnya umumnya berasal dari Jawa. Ada juga satu dua orang Indonesia yang bekerja dan membawa bekal makan siang, sehingga lebih murah dan irit. Disamping berkendaraan umum, sekarang ini, terutama sejak tahun 2004 banyak orang Indonesia punya motor, sehingga jalan-jalan raya di pagi hari, pada saat orang berangkat ke kantor akan dipenuhi sepeda motor para pekerja. Di daerah pertanian, dan pegunungan sepeda genjot tetap merupakan kendaraan yang mengantarkan ke tempat kerja di perkebunan, pabrik atau sawah dan hutan. Orang Indonesia lainnya di Jakarta dan sekitarnya tak sedikit yang menggunakan angkuta kereta api, atau kereta listrik.

Orang Indonesia adalah pekerja keras, kreatif namun sekali lagi cenderung menerima ‘nrimo’. Entah kecenderungan sikap ini didapat dari mana, namun ‘nrimo’ ini selalu membuat orang Indonesia sengsara.

Orang Indonesia Pekerja keras dapat kita temui setiap hari di jalan-jalan, di warung-warung, di pasar, di antara bangunan-bangunan tinggi yang sedang dibangun oleh para pekerja, buruh bangunan ‘kuli’ yang berasala dari penjuru Jawa dan upah yang kita tak tahu berapa layaknya. Di jalan-jalan kita lihat dan kadangkala membeli makanan asongan: kacang, kerupuk, manisan buah dan minuman. Para pedagang pekerja keras inilah ciri Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang berusaha survive di Negeri yang Kaya tetapi Tak Berdaya ini. Mereka tentunya ingin pekerjaan yang lebih menghasilkan uang, dibanding menjadi pedagang asongan yang mungkin untungnya Rp.10.000,- sehari saja sudah bagus. Orang-orang Indonesia adalah orang-orang kreatif, ada banyak mainan anak yang dibuat oleh orang Indonesia bagus, murah, tetapi tidak berbahaya. Ada mainan dorong terbuat dari bahan bekas sendah jepit yang dikaitkan dengan bambu yang bila didorong akan berbunyi. Anak-anak memang paling senang mainan yang memiliki bunyi-bunyi. Atau mainan dari busa yang didapatkan dari bekas gabus atau busa bekas penahan alat elektronik yang disisipkan di kardus. Dengan bungkus plastik panjang, dimasukanlah air lalu dimasukan busa gabus itu, jadilah turun naik busa itu didalam plastik panjang.

‘Nrimo’ ini seperti saat BBM dinaikan, saat harga gas dinaikan atau ketika listrik dan air minum juga dinaikan. Yang lebih parah lagi manakala pendidikan berbiaya mahal. Meskipun anggaran Nasional Pemerintah untuk pendidikan cukup besar (melebihi anggaran Kesehatan) realitasnya rakyat Indonesia masih harus membayar mahal untuk menyekolahakan anaknya. Sikap ‘nrimo’ orang Indonesia juga ditunjukkan dalam kehidupan sedeharna keseharian, misalnya, suatu hari pergi ke swalayan kecil sebut saja Alfa Mart, di toko swalayan tersebut mesin penghitung uang rusak maka harga-harga semua dibulatkan ke lebih tinggi, misalnya harga minuman yang semula Rp.1335,- menjadi Rp.1500,- tak ada yang berani protes atau menolak pelayanan ini…itulah orang Indonesia. Saya termasuk yang berani bertanya dan mempertanyakan hal tersebut, dan pramuniaga di toko tersebut tanpa bersalah cuma bilang mesinnya rusak jadi dibulatkan. “Lho yang rusak mesin tokonya kok yang kena biaya kita.”

Orang Indonesia juga terkenal karena keramahannya dan keterbukaannya. Ini sesungguhnya merupakan ciri yang diturunkan dari jaman nenek moyang ratusan tahun lalu. Sebelum Negara Indonesia berdiri, bangsa Indonesia menyatukan diri, suku-suku bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Raja-raja dan Ratu-ratu Nusantara adalah orang-orang yang terbuka yang menerima para tamu dengan baik, membiarkan tamu-tamu memperkenalkan budaya mereka, mencampurkan budaya dan masyarakat, mengijinkan kawin campur. Bahkan agama-agama yang lebih dahulu ada di Nusantara kemudian hilang dan berganti pun akhirnya tetap menjadi bagian ‘eksistensi’ Indonesia yang termaknakan dalam Pancasila.

Between politics, faith and sex, by ANAND KRISHNA

Between politics, faith and sex

*Anand Krishna* , Jakarta post | Tue, 05/19/2009 10:00 AM | Opinion

While reading Friday’s Jakarta Post, a visiting friend remarked we were “a
funny” country. Perhaps he was trying to use a milder term for something
else. His remark came after reading an item concerning Prosperous Justice
Party (PKS) chairperson Tifatul Sembiring’s views on Bank of Indonesia’s
Governor, Boediono, as the running mate of Susilo Bambang Yudhoyono for his
next term in the office as president.

The second piece of news was about another equally “funny” article about the
requirement for a female presidential candidate to avoid having sex for ten
days.

Tifatul Sembiring is not very comfortable with Governor Boediono’s faith and
says, as quoted by this paper, “Boediono has never been seen speaking to
Muslim masses.”

So, although he regularly attends Friday prayers in the mosque, he is still
considered that not sufficiently Muslim”.

What is more “funny” is that according to Sembiring’s statement, his
constituents see Boediono as a nationalist, which is not a proper
representation of Islam.

The question is; what then is the proper representation of Islam? Another
more important question is; can Muslims be not nationalists at the same
time?

What equally bothers me is whether the Christians, or Hindus, or Buddhists
have any chance to be a vice president of this country. Where is this
country leading to?

The former president of Prosperous Justice Party, Hidayat Nurwahid, who now
chairs the People’s Consultative Assembly (MPR), made a statement awhile
ago that he had received several SMSs saying that he was against national
unity (NKRI) and the national ideology based on the principle of Bhinneka
Tunggal Ika (Unity in Diversity).

Hidayat denied all these allegations. It is now high time that he makes it
clear what is his
understanding of Unity in Diversity in view of his party’s high commands
statement.

Hidayat also refused to be associated with Saudi wahabis, who according to
him were against political parties. What about the ideology of wahabis,
which places uniformity above Unity in Diversity?

Of much interest is also the reason the Depok regent decided to close down a
church, and to deny them a building permit. Interestingly, this regent
belongs to Hidayat’s party. It would be interesting to hear Hidayat to speak
on this subject.

There was another piece of news related to the sexual activities of female
presidential candidates; perhaps the Indonesian Doctors Association (IDI)
chairman, Fachmi Idris, has conducted extensive research on this subject.
What he forgot to disclose was a more understandable reason behind this.
To quote the Post on this subject, “the requirement for a female candidate
to avoid having sex is
to prevent the outcome of her medical check up from showing ‘biased’
results.”

What is not mentioned is whether the so-called “biased” results are only
related to females alone, or also to the males?

The latest findings in the field of medicine have indicated that as women
have their menstruation, men also experience a similar cycle with different
symptoms. As women have menopause, men too have andropause.

Indeed, women can have xx chromosomes, men cannot have yy. Men inherit the
xx chromosomes from their mothers. We are not discussing the issue of the
superiority of men over women or vice versa. But let us talk of some
sensibilities.

In this region of the world, we have never tabooed sex. We have made
intensive studies about sexual energies. The ruins of our campuses at Sukuh
and Cetoh at Central Java are proof of this.

Sexual energy when not channeled for higher purposes to make one more
creative and innovative, will only try to find its release through
intercourse and masturbation. By the way, the passion to hold on to a
position or to fight for a position at any cost – are also prompted by
unchannelled or rather mischannelled sexual energy.

I have many questions in my mind; my friends from overseas have many
questions in their mind. What about you? The readers of The Jakarta Post. If
we do not start questioning today, then tomorrow it may be too late.

*
The writer is a spiritual activist and the author of more than 120 books.*